Kemensos respons positif pemberian insentif pilar sosial di Makassar

- Kementerian Sosial menyambut baik dan menilai positif inisiasi pemberian tambahan insentif terhadap tenaga pilar-pilar sosial di daerah, seperti yang dicanangkan Pemerintah Kota Makassar, Sulawesi Selatan.Menteri Sosial Saifullah Yusuf di Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa, menjelaskan bahwa pemberian insentif kepada pilar sosial atau relawan asistensi keluarga miskin pada dasarnya diperbolehkan namun dengan menyesuaikan kemampuan kapasitas fiskal masing-masing daerah.Para personel Taruna Siaga Bencana (Tagana) misalnya yang berjumlah lebih dari 30.000 orang di seluruh Indonesia selama ini telah menerima uang saku rutin dari pemerintah pusat senilai Rp250.000 per bulan, yang kerap mendapatkan dukungan tambahan dari gubernur, bupati, atau wali kota di tempat penugasan mereka."Jadi, insentif itu boleh selama tidak melanggar aturan ya.

Memang pada dasarnya diperbolehkan untuk memberikan tambahan insentif," kata dia, merespons paparan Wali Kota Makassar terkait pemberian insentif dalam acara penguatan kapasitas pilar-pilar sosial se-Sulsel itu.147 pilar sosial yang mayoritas di Makassar.Pilar sosial yang dimaksud, yakni tenaga pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Tagana, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK) dan pekerja sosial masyarakat (PSM) yang bekerja di bawah administratif Kementerian Sosial dan pemerintah daerah untuk menjangkau masyarakat hingga tingkat desa."Mereka itu ada yang memang PPPK.

Tapi (banyak juga) mereka relawan tanpa terikat kontrak kerja atau bukan pegawai pemerintah. Di Makassar ini, ada PSM misalnya yang bekerja sukarela mendampingi masyarakat miskin hingga mendapatkan hak atas intervensi pemerintah," kata dia.Untuk itu, dia menyakini bahwa dukungan finansial dan operasional tersebut mampu memacu semangat kerja para pilar sosial dalam melaksanakan pengabdiannya, khususnya merampungkan pendataan status sosial-ekonomi warga masyarakat ke dalam platform Perlinsos digital yang kini sedang jadi prioritas pemerintah demi mewujudkan penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran dan akuntabel.

Mereka dari urusan tanggap darurat bencana, hingga sekarang juga garda terdepan digitalisasi bansos," kata dia.Mensos memaparkan bahwa secara nasional, jumlah keluarga yang telah masuk ke dalam sistem layanan digital pemerintah saat ini sudah hampir mencapai 15 juta keluarga.Kementerian Sosial sendiri menargetkan angka tersebut melonjak hingga lebih dari 48 juta keluarga pada akhir Desember mendatang, didukung oleh pergerakan hampir satu juta agen Perlinsos di lapangan."Ini setiap hari bertambah dengan agen Perlinsos yang hampir 1 juta orang.

Saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah bersedia menjadi agen Perlinsos," tuturnya.